Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati beserta segenap jajaran PT Pertamina Persero yang digelar di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Foto: Oji/Man

Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina untuk segera menyelesaikan buffer zone berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi serta aparat terkait, sehingga dapat memitigasi risiko sesuai standar keselamatan, kesehatan dan lingkungan (HSE) yang berlaku. 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung usai rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati beserta segenap jajaran PT Pertamina Persero yang digelar di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

“Di area (Integrated Terminal Jakarta) Plumpang, kita juga tadi minta supaya kebijakan buffer zone itu dilakukan. Nah ini memang membutuhkan kerjasama dari stakeholder yang lain termasuk Pemerintah Provinsi dan instansi-instansi yang lain. Tapi kita minta kalau bisa ini dilakukan maksimum dalam waktu 3 bulan nanti kita akan monitor penyelesaian pelaksanaannya seperti apa,” jelas Martin saat diwawancarai Parlementaria.

Tak hanya itu, Komisi VI meminta Pertamina melakukan safety audit dan roadmap terkait penanganan permasalahan di 9 lokasi Pertamina Patra Niaga dan 3 lokasi PT Kilang Pertamina Internasional. “Ya jadi kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Dirut Pertamina dan Komisi VI meminta supaya penanganan terhadap keseluruhan korban dan warga terdampak dilakukan secara optimal. Dan kita minta supaya Pertamina melakukan safety audit dan juga roadmap terhadap keseluruhan fasilitas Pertamina,” tandasnya.

“Sebab tadi kita dapati ada 9 fasilitas di Pertamina Patra Niaga, lalu ada 3 fasilitas di kilang Pertamina yang juga harus kita lihat masalahnya. Nah tadi kami memberikan waktu mungkin sekitar 1 bulan untuk melakukan ini, untuk kemudian nanti kita dengar apa langkah-langkah Pertamina kedepannya,” sambung Legislator Fraksi Partai NasDem ini.

Selain itu, terhadap para korban, Komisi VI terus mendorong Pertamina untuk terus melanjutkan penanganan korban secara optimal. “Baik itu dukungan terkait lokasi sementara ataupun apabila ada lokasi lain dan juga kepada korban yang masih dirawat kita minta agar Pertamina melakukan atau bahkan melanjutkan secara optimal. Karena kita harus lihat juga keluarganya atau anak-anaknya itu perlu dukungan dan lain sebagainya, kami akan pantau terus,” pungkasnya.

Sementara itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati saat rapat menyampaikan bahwa Depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta Utara tidak bisa secara mendadak ditutup. Hal ini lantaran, Depo Plumpang menjadi objek vital nasional yang memenuhi 790 SPBU di 19 Kota/Kabupaten. Oleh karena itu, ia mengungkapkan bahwa untuk sementara ini pihaknya akan memperluas buffer zone atau zona pengamanan objek vital nasional.

“Adapun untuk luasan buffer zone yang akan dilakukan akan mengacu pada standar safety yang harus dipenuhi. Tidak hanya Depo BBM Plumpang saja, ada beberapa daerah khususnya terminal BBM yang di kota-kota besar," papar Dirut Pertamina Nicke Widyawati. (pun/aha)